Terkendala Jaringan Internet, Demi ANBK Siswa SMPN 4 Tigo Lurah Kabupaten Solok Ujian di Tengah Hutan

Sebanyak 17 siswa SMP Negeri 4 Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, mengikuti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) pada tanggal 18-19 September 2023 di lokasi yang terletak di tengah hutan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya jaringan komunikasi yang tersedia, seperti yang diungkapkan oleh Kepala SMP 4 Tigo Lurah, Asral, pada Senin, 18 September 2023. Untuk melaksanakan ANBK, siswa-siswa tersebut harus duduk di tempat khusus yang hanya dilapisi tanah, dengan risiko terkena hujan dan panas setiap saat.

Kondisi ini terjadi karena hanya ada beberapa titik tertentu di daerah tersebut yang dapat menerima sinyal internet. Menurut informasi dari anbk.kemendikbud, ANBK merupakan program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan memeriksa input, proses, dan hasil pembelajaran di semua tingkat pendidikan. Program ini dilakukan oleh Kemendikbud untuk menilai kemampuan siswa baik dari segi kognitif maupun non-kognitif.

Terkait dengan masalah jaringan komunikasi, Bupati Solok, Epyardi Asda, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat di Tigo Lurah. Bupati berusaha melakukan berbagai upaya pembangunan untuk mengatasi keterbelakangan daerah tersebut, seperti pembangunan Jalan Kapujan-Rimbo Data yang sedang dikerjakan dengan kolaborasi anggota Komisi V DPR RI, Athari Gauthi Ardhi, dengan anggaran sebesar Rp36 miliar.

Bupati Solok juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait upaya pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi di daerah yang dipimpinnya. Pembangunan fasilitas komunikasi, seperti menara pemancar, juga melibatkan kepentingan bisnis pihak penyedia layanan, yang sangat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi.

Terkait dengan pembangunan menara pemancar yang akan dibangun di Nagari Bukit Bais, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, surat rekomendasi dari Dinas Kehutanan Sumatera Barat menjadi kendala. Meskipun tingkat nagari telah menyelesaikan masalah pembebasan lahan untuk pembangunan menara, proses administrasi yang berlarut-larut di tingkat provinsi menjadi hambatan.

Bupati menyampaikan bahwa surat permohonan sudah diajukan ke provinsi sejak pertengahan Agustus 2023, namun hingga saat ini belum ada kemajuan sama sekali, bahkan tim dari Dinas Kehutanan yang seharusnya melakukan survei lapangan juga belum melakukan tindakan. Proses administrasi seperti ini harus memiliki kepastian waktu. Sementara itu, waktu dan kebutuhan akan jaringan komunikasi terus berjalan, terutama dalam pendidikan yang semakin bergantung pada sistem daring. Bupati menutup pernyataannya dengan menyampaikan kekhawatirannya.